PERBANDINGAN TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966 ; TAP MPRS NO.III/MPR/2000 ; UU NO.10 TAHUN 2004 ; UU NO.12 TAHUN 2011

PERBANDINGAN TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966 ; TAP MPRS NO.III/MPR/2000 ; UU NO.10 TAHUN 2004 ; UU NO.12 TAHUN 2011

JUDUL
TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966	TAP MPRS NO.III/MPR/2000	UU NO.10 TAHUN 2004			UU NO.12 TAHUN 2011
MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM REPUBLIK INDONESIA DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA.	TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Perbedaan Jenis dan Hierarki
TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966	TAP MPRS NO.III/MPR/2000	UU NO.10 TAHUN 2004	UU NO.12 TAHUN 2011
Disini dibebutkan terlampir dalam memorandum DPR-GR MENGENAI SUMBER TERTIB HUKUM RI DAN TATA URUTAN PERUNDANGAN RI DAN SKEMA SUSUNAN KEKUASAAN DI DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA tertanggal 9 Juni 1966 di bagian II. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945. A. BENTUK-BENTUK PERATURAN PERUNDANGAN 1. Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Ketetapan MPR. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti : — Peraturan Menteri — Instruksi Menteri — dan lain-lainnya. 2. Sesuai dengan sistim konstitusi seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan autentik Undang-Undang Dasar 1945, bentuk peraturanperundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan-perundangan bawahan dalam Negara. 3. Sesuai pula dengan prinsip Negara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatnya. B. 1. Undang-Undang Dasar. Ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam pasal-pasal Undang- Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undangundang atau Keputusan Presiden. 2. Ketetapan MPR a). Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang. b). Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. 3. Undang-undang. a). Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR. TAP MPRS No.XX/MPRS/1966  13 b). Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti Undangundang. (1) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (2) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut. 4. Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-undang. 5. Keputusan Presiden. Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan Pemerintah. 6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.	Dalam TAP MPRS ini sudah dimasukan ke dalam Pasal 2 yaitu : Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah : 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah.	Termasuk dalam Bab 2 Asas peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Perataran Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. (4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan okum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (5) Kekuatan okum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Termasuk dalam bab 3 pada pasal 7 : (1)jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas : a. Undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 b. Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi dan; g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) kekuatan hokum Peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).